Home / Politik
Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan

Rabu, 07 Desember 2016

HEBOH...! Ketum Pemuda Muhammadiyah Ajak Jamaah Muhammadiyah Stop Beli Sari Roti



Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, secara pribadi, mengajak jamaah Muhammadiyah, khususnya Pemuda Muhammadiyah untuk tidak membeli produk “Sari Roti”.

“Saya baru tahu tentang Sari Roti Ini. Kalo gitu Saya secara pribadi ngajak kawan-kawan @pppemudamuh jamaah @muhammadiyah se-Indonesia stop beli Sari Roti,” tegas Dahnil di akun Twitter ‏@Dahnilanzar.

Dahnil beralasan, gerakan tidak membeli Sari Roti merupakan gerakan kesadaran konsumen untuk melawan arogansi korporat. “Gerakan kesadaran konsumen untuk lawan arogansi korporat. Bisa memberikan efek perubahan. Maka, saya memutuskan #StopSariRoti,” tulis @Dahnilanzar.

Sebelumnya, pernyataan resmi perusahaan produsen Sari Roti, Nippon Indosari Corpindo Tbk terkait Aksi Bela Islam III, 212, dinilai melecehkan Aksi Bela Islam.

Bahkan seorang netizen, Muhammad Arif Kirdat’ melalui akun facebooknya mengungkapkan kekecewaannya terkait pernyataan pihak perusahaan tersebut. Menurut Arif roti tersebut dibeli oleh donatur dan dibayar untuk dibagikan kepada peserta aksi 212.

Menurut Arif, “kalau memang sari roti tidak membolehkannya, mengapa masih jualan dengan market umat Islam”.

Berikut keterangan pers dari Sari Roti seperti dikutip lewat situs resminya.

Sehubungan dengan beredarnya informasi mengenai adanya pembagian produk Sari Roti secara gratis oleh penjual roti keliling (hawker tricycle) pada Aksi Super Damai 212, dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. selaku produsen produk Sari Roti memberikan apresiasi sebesar-besarnya atas terlaksananya Aksi Super Damai 212 yang berjalan dengan lancar dan tertib pada tanggal 2 Desember 2016.

2. PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. senantiasa berkomitmen menjaga Nasionalisme, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika dengan senantiasa berusaha untuk menjadi perusahaan kebanggaan Indonesia.

3. Dengan tidak mengurangi apresiasi kami atas Aksi Super Damai kemarin, dengan ini kami sampaikan bahwa PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. tidak terlibat dalam semua kegiatan politik. Kemunculan informasi mengenai pembagian produk Sari Roti secara gratis oleh penjual roti keliling (hawker tricycle), merupakan kejadian yang berada diluar kebijakan dan tanpa seijin PT Nippon Indosari Corpindo Tbk.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. menyampaikan bahwa:

1. Produk Sari Roti tersebut adalah produk yang dibeli oleh salah seorang Konsumen melalui salah satu Agen yang berlokasi di Jakarta.

2. Pihak Pembeli meminta agar produk tersebut dapat diantarkan ke area pintu masuk Monas dan dipasangkan tulisan “gratis” tanpa pengetahuan dan perijinan dari pihak PT Nippon Indosari Corpindo Tbk.

3. Demikian informasi ini kami sampaikan agar tidak terjadi kesalahpahaman diberbagai pihak. PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. berkomitmen untuk selalu menjaga Nasionalisme, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika, serta tidak terlibat dalam semua aktivitas kegiatan politik. [intelijen]

Ingat Kapolres yang Jadi Muazin di Aksi 212? Ternyata Dia Telah Dimutasi Menjadi …




Nama AKBP Indra Jafar belakangan sering disebut-sebut masyarakat. Polisi berwajah ganteng ini jadi perhatian setelah menjadi muazin pada aksi 212 yang digelar di Monal, Jumat (2/12/2016) yang lalu. Selain wajahnya yang rupawan, publik juga terpukau oleh suaranya.

Meski banyak jadi perbincangan masyarakat, terutama oleh warga pengguna media sosial, AKBP Indra mengaku tak menyiapkan apapun sebelum menjalankan tugasnya tersebut. Hal tersebut mungkin dikarenakan perwira menengah Polri ini ternyata memang sudah sering menjadi muazin di sejumlah masjid di Kota Cirebon.
“Waktu saya di Polres Cirebon Kota, saya sering menjadi muazin di masjid-masjid di Cirebon,” ujar Indra saat berbincang dengan detikcom, Selasa (6/12/2016), dikutip dari detik.com.
Ia mengaku jika selama menjadi Kapolresta Cirebon Kota, Indra kerap menyambangi masjid-masjid di wilayah Cirebon. Selain untuk blusukan, ia juga melaksanakan sholat jumat di masjid-masjid yang dikunjunginya.
“Saya setiap Jumat itu melakukan Jumat keliling ke masjid-masjid, khususnya masjid yang rawan perkelahian antarwarga dan kriminalitas,” imbuh Indra.
Indra sendiri ternyata baru-baru ini memiliki jabatan baru. Ia mendapatkan jabatan baru sebagai Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya.
Dilansir dari tribunnews.com, Mantan Kapolres Cirebon Kota itu menggantikan AKBP Latif Usman.
Pengangkatan Indra tersebut sebenarnya sudah diputuskan pada 14 November yang lalu. Mutasinya menjadi Wadir Lantas Polda Metro Jaya tertuang dalam Surat Telegram Kapolri bernomor ST/2755/XI/2016.
Indra menerangkan jika mutasinya tersebut tidak ada kaitannya dengan perannya sebagai muazin pada Aksi 212.
“Ini tak ada hubungannya dengan kemarin, muazin. Ini memang sebelumnya keluar dari sebulan lalu, pertengahan November tanggal 12 atau 15 gitu. Nah, tidak ada hubungannya dengan kemarin,” kata dia, dikutip dari tribunnews.com.
Selepas dirinya mendapat telegram tersebut, ia sempat menjalankan tugas di Polda Metro Jaya. Meski demikian dirinya mengaku belum melaksanakan serah terima jabatan.
“Saya sudah bukan di Polda Jawa Barat. Secara de jure Polda Metro, tetapi de facto belum, artinya belum serah terima, belum resmi,” jelasnya.
Ia lantas menjelaskan jika dirinya bisa menjadi muazin di aksi yang bertajuk ‘Bela Islam Jilid III’ karena usulan dari Ustad Arifin Ilham. Keduanya sudah saling mengenal semejak tahun 2003 silam.
“Dari tahun 2003, saya dulu di Polres Depok. Beliau masih tinggal di Depok, sekarang dia di Sentul,” ungkap Indra.
Indra mengaku dulu sering bertemu Ustad Arifin Ilham di masjid sebelum bertugas.
“Saya tiap hari, setiap pagi bertemu di masjidnya beliau. Saya mau berangkat patroli ke Sawangan, Limo mampir ke situ dulu. Beliau juga (salat) duha di situ di masjid. Saya berangkat patroli, beliau berangkat dakwah,” tuturnya.
Sementara itu, meski dirinya mengaku sering menjadi muazin, ia masih merasakan grogi saat menjalankan tugas di Monas. Namun Indra memantapkan diri untuk mengumandangkan azan dengan baik, sehingga hasilnya pun mendapat pujian dari masyarakat.
“Ada memang sedikit nervous, tetapi alhamdulillah berjalan lancar. Karena massanya banyak sekali, luar biasa sekali. Dan aksinya juga aksi damai, jadi ini sejarah bagi saya, momen yang tidak akan saya lupakan,” terang dia.

Jumat, 02 Desember 2016

Mabes Polri: 10 Aktivis Diduga Makar Berstatus Tersangka




Mabes Polri menyatakan 10 aktivis yang ditangkap sudah berstatus tersangka. Namun, proses penahanan, Polri masih mengkajinya dalam waktu 1×24 jam.
“Tersangka kan ditangkap, mana ada saksi ditangkap?” ujar Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar di Monas, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (2/12/2016).
Boy mengatakan, untuk penahanan pihaknya membutuhkan waktu. Saat ini pihaknya masih memeriksa 10 aktivis tersebut.
“Cuma, apakah ditahan atau tidak nanti dulu, tunggu pemeriksaan 1×24,” ucapnya.
Dia juga menjelaskan mengapa baru menangkap 10 aktivis tersebut tadi malam. Menurutnya, penangkapan tadi malam adalah waktu yang tepat.
“Di saat yang tepat. Tadi malam dinilai saat yang tepat,” ucapnya.

10 Aktivis tersebut ditangkap karena dituduh makar. Salah satu aktivis yang dijemput polisi, yakni Rachmawati Soekarnoputri, Ratna Sarumpaet, Ahmad Dhani, Kivlan Zein dan lain-lain.
Kuasa hukum Ratna Sarumpaet, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan, Ratna Sarumpaet dijemput polisi Jumat dini hari.
Dia mengatakan, Ratna dibawa polisi dari Hotel Sari Pan Pacific di Jalan MH Thamrin Jakarta ke Markas Komando (Mako) Brimob di Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

BACA JUGA :

10 Orang Tokoh Aktivis yang Ditangkap Polisi Diduga Makar Dinyatakan Tersangka

Daftar Nama 10 Orang Tokoh Aktivis yang Ditangkap Polisi Diduga Makar dan Langsung Dinyatakan Tersangka




Mabes Polri menyatakan 10 tokoh aktivis yang ditangkap beberapa waktu lalu secara terpisah sudah dinyatakan sebagai tersangka.

Hal itu dinyatakan Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar dalam keterangannya kepada awak media, Jumat (2/12/2016), di kawasan Monas.

“Sudah tersangka,” ujar Bor Rafli.
Namun menurut Boy belum ada upaya penahanan sebelum pemeriksaan lebih mendalam dalam 1×24 jam.

“Apakah ditahan atau tidak nanti dulu, tunggu pemeriksaan 1×24,” ujar Boy.

Polda Metro sebelumnya mengamankan 10 orang tokoh aktivis dari berbagai elemen yang dikenal kerap vokal mengkritik kebijakan pemerintah.

Aparat kepolisian menangkap sepuluh tokoh pada Jumat (2/12/2016). Mereka adalah Ahmad Dhani, Rachmawati Soekarnoputri, Ratna Sarumpaet, Adityawarman Thaha, Sri Bintang Pamungkas, Rizal Kobar, Eko, Kivlan Zein, Firza Huzein, dan Jamran.

Untuk sementara para tokoh itu masih diamankan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.
(sta/pojoksatu)

Kamis, 01 Desember 2016

Prabowo Berharap Aksi Damai 212 Berlangsung Aman dan Sejuk


Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, meminta aksi damai pada Jumat 2 Desember 2016 berjalan dengan damai tanpa ada aksi anarkis atau kekerasan.
Hal itu diungkapkan Prabowo usai bertemu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Setya Novanto, di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.


"Tadi kita berharap akan berjalan damai dan aman," kata Prabowo, Kamis (1/12/2016).
Prabowo mengungkapkan, dirinya dan Setya Novanto sepakat untuk selalu menganjurkan kesejukan, kekeluargaan, dan perdamaian yang tak bisa memecah belah persatuan serta kesatuan Indonesia.
"Saya terus menyampaikan semua pihak semua masalah bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, damai dengan baik. Asal iktikad kita untuk kebaikan bangsa dan negara Indonesia," sambungnya.
Mantan Danjen Kopassus itu mengungkapkan pentingnya menyampaikan pesan yang disampaikan berbagai pihak termasuk dirinya agar bisa mendamaikan dan menyejukkan suasana saat ini.
"Dan bagi saya terpenting adalah perdamaian dan rasa sejuk. Aman itu prasyarat untuk Indonesia survive sebagai bangsa," pungkasnya.

Jelang Aksi Super-Damai 212, Polda Jatim Tetapkan Status Siaga 1

Polda Jawa Timur (Jatim) menetapkan status siaga 1 menjelang aksi super damai bela Islam jilid III di Lapangan Monas, Jakarta, pada Jumat 2 Desember 2016 besok. Siaga 1 sendiri diberlakukan mulai sore tadi hingga aksi 212 selesai.




Untuk mengamankan situasi, Polda Jatim menerjunkan sebanyak 12 ribu pasukan. Mereka akan melakukan pengawasan pada sejumlah tempat. Sehingga kondisi yang sudah kondusif tetap terjaga.
“Mulai sore Jatim siaga satu. Sampai kapan? Hingga kondisi aman,” terang Kapolda Jatim, Irjen Pol Anton Setiadji, Kamis (01/12/2016).
Menurut Anton, semua daerah yang ada di Jatim mendapat pengawasan. Sebanyak 12 ribu personel diturunkan untuk melakukan pengamanan. Untuk warga Jatim yang ikut aksi super-damai 212 di Jakarta, jumlahnya sekira 2.100 orang.
“Berangkat dan pulang dalam kondisi selamat serta lengkap,” ujar Anton.
Disinggung apakah kepolisian melakukan penghadangan terhadap bus yang mengangkut warga ikut aksi super-damai ke Jakarta dari sejumlah daerah, ia membantah hal tersebut. Menurutnya, pihaknya hanya melakukan pemeriksaan pada penumpang.
‪
“Bukan penghadangan atau menghalang-halangi, tapi pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang. Takut membawa barang berbahaya seperti narkoba dan sajam. Itu kan merugikan diri sendiri dan orang lain,” tukasnya.

Rabu, 30 November 2016

Akankah Presiden Menemui Pendemo 2 Desember Besok? Ini Jawaban Jokowi


Presiden Joko Widodo tidak menemui massa pengunjuk rasa 4 November 2016 lalu karena blusukan ke sejumlah proyek infrastruktur.
Aksi unjuk rasa tersebut berlanjut pada 2 Desember 2016 mendatang dengan tajuk aksi superdamai.
Lantas, apakah Presiden Jokowi akan menemui mereka?

"Belum tahu," kata Jokowi di sela pertemuannya dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di beranda Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (30/11/2016).
Saat ditanya apa rencana aktivitas pada 2 Desember, Jokowi juga menjawab "belum tahu".
Meski demikian, Jokowi yakin bahwa aksi superdamai itu berjalan sesuai dengan apa yang telah disepakati antara massa pengunjuk rasa dengan aparat keamanan.
"Saya mempercayai komitmen yang telah dibuat," ujar Jokowi.

Polri dan organisasi masyarakat (ormas) yang mengikuti aksi 2 Desember 2016 sepakat bahwa kegiatan tersebut akan berlangsung secara damai.
Nantinya, aksi tersebut akan diisi dengan doa bersama, tanpa orasi, dan diakhiri dengan shalat Jumat berjamaah.
"Ini kan sudah disepakati bersama, sudah ada pembicaraan dan semangat bersama untuk menyelenggarakan acara superdamai. Jadi ada komitmen-komitmen," ujar Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar di Mapolda Metro Jaya, Senin malam.

BACA JUGA : 
Harganya Rp 143 Juta, Apa Perbedaan Toyota Avanza dan Transmover
Ini Dia 7 Tips Aman Bebas UU ITE Saat Aktif Bersosmed Seperti Facebook

Aksi damai tersebut merupakan aksi lanjutan yang dilakukan pada 4 November 2016, untuk mengawal proses hukum kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Polri memberi izin aksi tersebut dipusatkan di Monas, Jakarta Pusat, yang mampu menampung 600.000 orang hingga 700.000 orang.

Aksi GNPF akan dimulai pukul 8.00 WIB dan akan diakhiri shalat Jumat berjamaah. (Fabian Januarius Kuwado)



Editor: Hendra Gunawan
Sumber: Kompas.com

BACA JUGA : 
Kulit Wajah Makin Cerah Alami Berkat Masker Buah Mangga dengan Bahan Pendukung ini
PENTING! Mulai 2017 Sertifikasi Tanah GRATIS!. Begini cara ngurusnya .....


Kejaksaan Agung Tak Menahan Ahok, Ini Alasannya


Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Muhammad Rum, mengatakan tim jaksa peneliti memutuskan tak menahan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Alasannya, Ahok dinilai kooperatif selama proses penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan berkas tahap dua. 

"Apalagi Pak Basuki sudah dicegah bepergian, dan itu berlaku sampai sekarang," kata Rum di Kejaksaan Agung, Kamis, 1 Desember 2016. 

Rum menerangkan alasan lainnya yakni tidak ada penahanan yang dilakukan penyidik Polri. Selain itu, pasal yang digunakan untuk menjerat Ahok disusun secara alternatif. Di antaranya Pasal 156 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman empat tahun penjara, dan atau 156a dengan ancaman lima tahun penjara. 

"Sehingga kami belum tahu mana yang terbukti," ujar Rum. 

Pagi ini, penyidik Badan Reserse Kriminal Polri menyerahkan Ahok sebagai tersangka beserta 51 barang bukti kepada Kejaksaan Agung sebagai proses tahap dua. Rum belum dapat memastikan kapan berkas perkara akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. "Secepatnya, bisa hari, besok, atau seminggu lagi," tuturnya.

Bareskrim menetapkan Ahok sebagai tersangka pada Rabu, 16 November 2016. Dia diduga menodai agama Islam karena pidatonya di Kepulauan Seribu, 27 September. Dalam pidato yang diunggah ke YouTube itu, Ahok menyebut Surat Al-Maidah ayat 51.

Ahok berharap proses hukumnya segera rampung agar dapat beraktivitas normal kembali. "Saya mohon doanya agar proses ini berjalan adil, sehingga bisa cepat kembali melayani warga Jakarta dengan lebih baik lagi," kata Ahok di Kejaksaan Agung.

Setya Novanto Resmi Jadi Ketua DPR Lagi


Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Setya Novanto resmi kembali menjabat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Seluruh fraksi di DPR menyatakan setuju dengan keputusan Golkar mencopot Ade Komarudin dalam Rapat Paripurna pada Rabu siang, 30 November 2016.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon, yang memimpin rapat, mengatakan pimpinan Dewan telah menerima surat dari DPP dan Fraksi Partai Golkar perihal pergantian ini pekan lalu. Menurut dia, Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD mengatur pergantian Ketua DPR harus mendapat persetujuan dari seluruh fraksi di DPR. “Apakah pergantian Ketua DPR dapat disetujui?” tanya Fadli kepada para peserta rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 November 2016. 

“Setuju,” jawab para anggota DPR yang hadir.

Sebelum itu, setiap fraksi memberikan tanggapan atas penggantian Ade dengan Setya. “Pergantian Ketua DPR yang diusulkan DPP Partai Golkar sepenuhnya kami serahkan kepada lingkup internal Golkar,” kata politikus PDI Perjuangan, Ario Bimo.

“Mudah-mudahan ini pergantian yang terakhir,” ujar juru bicara Partai Gerindra, Supratman Andi Agtas.

Partai Demokrat sempat mempertanyakan alasan Golkar. “Banyak konstituen kami yang bertanya,” ujar Benny Kabur Harman. Dia menilai pergantian Ketua DPR ini terkesan terburu-buru. “Apa ada hal yang mendesak?”

Toh pergantian Ketua DPR tetap disetujui. Perwakilan Fraksi Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai NasDem, dan Partai Hanura menyatakan dukungan mereka. Palu sidang pun diketukkan. Setya segera diambil sumpahnya oleh pelaksana harian Ketua Mahkamah Agung.

Adapun Ade Komarudin tidak hadir dalam rapat kali ini dengan alasan sedang berobat di luar negeri. Sedangkan Setya datang didampingi Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid. 

Tempo.co

Ini Langkah GNPF Bila Pendemo 2 Desember Melebihi Jam 13.00



Aksi demo 2 Desember 2016 di Monas, Jakarta Pusat disepakati mulai pukul 08.00 hingga 13.00 WIB. Hasil tersebut berdasarkan kesepakatan antara polisi dan beberapa pimpinan aksi. Adakah sanksi bila aksi belum bubar hingga waktu yang ditentukan?
“Oh, enggak. Mereka menjadwalkan dari jam 08.00 sampai jam 13.00. Kalau lebih, dari panitia akan mengimbau masyarakat agar kembali ke tempat masing-masing,” ucap Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Suntana di kantornya, Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (29/11/2016).
Hal tersebut juga disampaikan Wakil Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Zaitun Rasmin. Rasmin mengaku, pihaknya akan menjadi peserta aksi yang terakhir pergi dari Monas.
Sebelum seluruh peserta aksi 2 Desember membubarkan diri, pihaknya tak akan beranjak dari sekitar Monas.
“Nanti kami akan membantu para peserta untuk bubar, supaya tidak ada lagi yang tinggal. Kami akan keliling mengimbau silakan pulang. Sehingga kami akan pulang di rombongan terakhir nanti,” kata Rasmin.

Selasa, 29 November 2016

Ramai di Medsos, Botol Air Mineral Dikira Miras

Belakangan ini, media sosial sedang panas dan sering muncul berita tidak jelas. Salah satunya soal botol air mineral yang disangka miras dan dikatakan dikonsumsi oleh beberapa pejabat.


Dalam foto yang beredar di Facebook, terlihat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Kapolri Tito Karnavian dan politisi Maruarar Sirait sedang duduk semeja. Nah di meja itu ada botol berwarna hijau yang dikira minuman keras.
Dikutip dari kompastekno, hal ini ramai ditwitter Indonesia, karena beberapa orang memiliki persepsi demikian sehingga menjadi pembahasan panjang dan hingga menjadi trending topic.
Semua bermula dari foto dokumentasi rapat jelang Final Piala Presiden di Balai Kota DKI Jakarta pada pertengahan Oktober 2015. Rapatnya memang sudah setahun lalu, tetapi fotonya diangkat kembali oleh seorang netizen sehingga jadi ramai.
Rapat itu dihadiri Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal (sekarang Kapolri) Tito Karnavian, dan Ketua Steering Committee Turnamen Piala Presiden 2015 Maruarar Sirait.
Ketiganya tampak sedang mengobrol santai. Di meja mereka tersaji makanan dan minuman botol berwarna hijau. Lantas ada netizen yang berasumsi bahwa minuman botol itu tak lain adalah minuman keras.

“biar foto yang berbicara…
atas ketidak adilan yang terjadi di Indonesia. 
acara minum2 MIRAS bersama. akibat sering gaul sama aHOK.
.
hukum hanya tajam kebawah
tumpul keatas.”

Begitu kutipan status Facebook akun bernama Jack. Status itu sendiri diunggah pada Kamis (24/11/2016) pekan lalu, pukul 17.08. Screenshot status tersebut kemudian disebar ke ranah media sosial lain, salah satunya Twitter.

Jelang Aksi 212, Ini Yang Bikin Ustadz Yusuf Mansur Menangis

Beberapa hari menjelang Aksi 212, Ustadz Yusuf Mansur tak kuasa menahan air mata. Pemimpin Pesantren Daarul Quran itu menangis saat menyaksikan Kapolri melakukan kesepakatan dengan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI), Senin (28/11/2016).



“Saya kemarin, sempat meneteskan air mata. Enggak ada perselisihan antara ulama dan umara,” kata Ustadz Yusuf Mansur dalam program ‘Apa Kabar Indonesia Pagi’ di tvOne, Selasa (29/11/2016).
Menurut dai kondang itu, hal ini harus disyukuri. Ia juga berpesan agar seluruh jamaah peserta Aksi Super Damai 212 bisa menjaga diri dari segala bentuk provokasi yang mungkin muncul dari pihak luar.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kapolri dan GNPF-MUI menyepakati sejumlah hal terkait Aksi 212. Di antaranya, aksi yang berbentuk dzikir bersama, tausiyah dan shalat Jumat itu dipusatkan di Monas. Aksi yang berbentuk acara keagamaan itu akan digelar mulai pagi hingga sekitar jam 13:00 siang.
Polri bersama TNI dan Satpol PP akan menjaga berlangsungnya aksi tersebut. Selain itu, Polri juga menyepakati bahwa tidak boleh ada Polda yang menghalangi umat Islam di berbagai daerah untuk berangkat ke Jakarta mengikuti Aksi 212. Juga tidak boleh ada larangan kepada perusahaan transportasi untuk mengangkut peserta ke Jakarta.
Sumber :Tarbiyah.net

Jumat, 25 November 2016

Kejutan...!! Tinggalkan PKS dan Demokrat, Partai Gerindra Nyatakan Siap Gabung Dengan Pemerintah


INDOHEBOH.COM -   Partai Gerindra siap bergabung dengan pemerintah jika Presiden Joko Widodo menghendaki. Hal ini sesuai dengan sikap Prabowo Subianto yang selalu siap membantu Presiden, meski Partai Gerindra berada di luar pemerintahan.  

Kesiapan Gerindra ini sejalan dengan kemesraan yang kerap ditampilkan Prabowo bersama Jokowi dalam sejumlah pertemuan yang dilakukan keduanya. Sejak dilantik sebagai Presiden, Jokowi sudah enam kali bertemu Prabowo. Terakhir, Kamis 17 November lalu, Prabowo bertemu di Istana Merdeka sebagai balasan kunjungan Presiden Jokowi ke Bukit Hambalang, 31 Oktober lalu.

"Sesuai statement Pak Prabowo jelas bahwa beliau dan Gerindra selalu siap untuk membantu pemerintahan Joko Widodo demi kepentingan bangsa dan negara. Artinya Gerindra akan siap juga masuk dalam pemerintahan Jokowi-JK,"kata Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono sebagaimana dilansir dari laman Rimanews, Senin (21/11/2016).

Menurur Arief, bergabungnya Gerindra ke pemerintahan bukan sesuatu yang tabu, mengingat selama ini Prabowo di setiap pertemuan dengan internal partai selalu mengingatkan agar kadernya jangan menjadikan pemerintah sebagai rival, melainkan sebagai partner kerja. 

Jika kemudian Gerindra benar-benar diajak bergabung bersama pemerintah, kata dia, partainya juga akan menyiapkan kader terbaik untuk mengisi posisi di kabinet.



"Kalau Pak Joko Widodo menawarkan bergabung kami akan sambut dengan baik dan kami sangat hargai. Ini bukan hal yang mudah nantinya bagi kader-kader Gerindra yang akan diminta Presiden membantu di kabinet, sebab tantangan bangsa Indonesia makin hari ke hari makin berat dalam segala bidang," jelasnya.(vr)

Rabu, 23 November 2016

Beredar Foto Wefie Kapolri Dengan Ahoker, Netizen Pertanyakan Netralitas Tito Karnavian

Sejak kemarin sore, di lini massa twitter beredar foto seorang jurnalis yang juga pendukung Ahok menduduki kursi Kapolri.

Pagi ini terungkap, ternyata foto jurnalis berambut gondrong mantan aktivis PRD yang menduduki kursi Kapolri tersebut hanyalah satu dari beberapa foto yang diunggah saat pertemuan Kapolri dengan para pendukung Ahok.

Nampak dalam foto tersebut Kapolri Jendral Tito Karnavian diapit oleh para pendukung Ahok. Mereka pun melakukan swafoto (wefie).

Netizen pun bereaksi keras.

‏@Ryesties: Gimana mau tegakkan hukum pada @basuki_btp  klu Si Tito Karnavian saja  kongko dgn Ahoker di ruang kerja Kapolri 
@cici_nida: Bkn adanya mz kokok yg bikin foto ini emejing, tp kapolrinya itu loh yg welfie bareng teman Ahok

@MANISPOLOS: JendKu GatotN : mengimbau agar Kapolri dan Kapolda tak msk dlm ranah politik
Tito Undang para Cyber Ahokers

@alfatihah_1990: GAK ETIS

"TERSANGKA BUNI YANI, Adakah Keadilan di Negeri Ini" by Felix Siauw


by Felix Siauw*

Pagi ini berseliweran di WA tentang status Buni Yani yang dinaikkan jadi Tersangka, tersebab caption video yang diuploadnya, katanya pencemaran nama baik dan isu SARA.

Jujur, saya samasekali belum pernah melihat video ataupun captionnya, maka berdasarkan trend terkini, saya pun "baca di google", dapatlah posting yang dimaksud.

Saya baca berulang-ulang caption yang Buni Yani tulis (3 paragraf), sangat-sangat plain, bahasanya reportase, kalimatnya tak bercabang, samasekali tak ada unsur yang dituduhkan.

Sontak pikiran saya melayang pada pertanyaan, sampai seberapa jauh polri? Polri sendiri bicara bahwa semua sama di mata hukum, tapi keberpihakan tampaknya sulit dinafikkan.

Bagaimana tidak, posting Buni Yani sama sekali tak dimasalahkan, malah jadi masalah bagi Polri, sementara ucapan penista agama meresahkan jutaan, malah masih melenggang.

Bagaimana tidak, dalam kasus si penista agama, Polri ngotot mendatangkan saksi ahli yang meringankan, mencari niat buruk, sampai penekanan dissenting opinion.

Bagaimana tidak, mayoritas ulama-ulama sudah bersuara, MUI memberi sikap keagamaan, masih saja diabaikan, sementara tuduhan kepada Buni Yani diada-adakan.

Ini bukan tentang membela Buni Yani, tapi ini tentang melawan kebatilan, adakah keadilan yang tersisa pada Polri dalam kasus penistaan agama ini?

Sebanyak apapun dalih, apapun alasannya, ummat sekarang menonton, menunggu, menganalisa, kemana arah Polri? Mengapa justru berhadap-hadapan dengan ummat?

Bila semua nasihat dianggap perlawanan, meminta keadilan disebut makar, menyampaikan pendapat dianggap menggoyang negara, maka apakah ummat bagi Polri?

Kasus ini sederhana, segera tangkap penista agama, hukum seberatt-beratnya, itu saja yang ummat minta. Tapi bila selalu menuduh ada agenda politik, ini tak bijak.

Lalu kita bertanya, dan melihat, ingin sampai sejauh mana Polri?

__
*sumber: status fb Felix Siauw


Ini 3 Paragraf Status Fb Buni Yani yang Membuatnya Ditetapkan Sebagai Tersangka "Penghasutan SARA"


INDOHEBOH.COM - Pengunggah video surat Al-Maidah, Buni Yani ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya, Rabu (23/11) malam pukul 20.00 WIB.

Kabid Humas Polda Metro Kombes Awi Setiyono mengatakan, Buni Yani ditetapkan sebagai tersangka lantaran menuliskan kata-kata yang dikategorikan sebagai penghasutan SARA di akun Facebooknya pada tanggal 6 Oktober 2016.

Buni Yani ditersangkakan dengan Pasal 28 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang berbunyi:

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, dan Ras dan Antar golongan (SARA)."

Kabid Humas Polda Metro Kombes Awi Setiyono menegaskan bukan soal videonya yang membuat jadi tersangka, tapi tiga paragraf isi status facebook Buni Yani.

"Perbuatan pidana itu bukan memposting video, tapi perbuatan pidananya adalah menuliskan tiga paragaf kalimat di akun FB-nya ini," ujar Awi kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Rabu (23/11) malam.

Awi pun menunjukan capture status fb Buni Yani yang dijadikan alat bukti dan membacakan kalimat tiga paragraf tersebut kepada awak media.

"PENISTAAN TERHADAP AGAMA?
"Bapak-Ibu (pemilih muslim).. Dibohongi Surat Almaidah 51... (dan) masuk neraka (juga bapak ibu) dibodohi".
Kelihatannya akan terjadi suatu yang kurang baik dengan video ini".

"Tiga paragraf inilah berdasarkan keterangan saksi ahli meyakinkan penyidik bahwasanya disanalah kita sangkakan yang bersangkutan melanggar pasal 28 ayat 2 UU ITE," ucap Awi.

Tiga paragraf status fb Buni Yani dianggap bisa mengakibatkan penghasutan, bisa membuat suatu kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA.

Atas perbuatannya tersebut, Buni Yani dianggap telah melakukan penghasutan SARA dengan ancaman hukuman 6 tahun.

"Dipidana paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp 1 miliar," kata Awi.

Berikut video konpers Kabid Humas Polda Metro Kombes Awi Setiyono:


Peneliti : Dengan Sikap Ini, Jenderal Gatot Layak Menjadi Capres


INDOHEBOH.COM - Peneliti LSI Denny JA memuji sikap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Ia menyebut Panglima pantas menjadi calon presiden.
“Dengan sikap ini, Jenderal Gatot layak menjadi capres atau cawapres,”tulis Denny di laman Twitter-nya sambil menggunggah foto Gatot dan sebuah tulisan yang disebut sebagai sikap Gatot, Kamis (24/11).
Tulisan itu berbunyi, “Bila demokrasi berujung anarkis yang kalian lindungi adalah rakyatmu. Jangan ragu untuk melindungi rakyat karena rakyat adalah ibu kandungmu. Jangan perlakukan rakyat seperti teroris.”
Tidak disebut kapan Gatot mengungkapkan kalimat semacam itu. Dari catatan yang ditelusuri Republika.co.id, Gatot pernah mengucapkan kata sejenis pada awal November. Kendati secara kutipan tidak sama persis namun memiliki esensi yang sama.
“Tugasmu adalah melindungi semuanya, namun apabila ada demontrasi yang meningkat menjadi anarkis bahkan radikal, maka yang kamu lindungi adalah rakyat Indonesia, jangan sampai terkena dampak dari demo yang anarkis dan radikal tersebut,” ujar Gatot kepada jajarannya yang bersiap mengamankan demonstrasi 4 November.
Gatot juga memerintahkan anak buahnya agar tidak ragu dalam mengambil keputusan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Itu pun jika demo anarkis tersebut berdampak dan berakibat pada prajurit TNI.
Denny JA @DennyJA_WORLD
Dengan sikap ini, Jenderal Gatot layak menjadi capres atau cawapres
7:04 AM - 24 Nov 2016

Langganan: Postingan (Atom)